PPH21, atau Pajak Penghasilan Pasal 21, adalah pajak di Indonesia yang berkaitan dengan pajak penghasilan untuk individu, karyawan, dan beberapa orang yang bekerja mandiri. Pajak ini diatur oleh Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia. Pajak ini dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh individu, baik dalam bentuk gaji, upah, bonus, tunjangan, atau jenis remunerasi lainnya.
Apa itu skema TER?
Efektif mulai 1 Januari 2024, pemerintah Indonesia telah menerapkan metode baru yang lebih sederhana untuk menghitung PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21) menggunakan skema Average Effective Rate (TER).
Skema TER menggantikan sistem tarif pajak progresif sebelumnya dengan pendekatan yang lebih sederhana dan transparan. Dalam skema TER, wajib pajak akan diberikan TER berdasarkan status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) mereka dan penghasilan bruto. TER kemudian diterapkan pada penghasilan bruto untuk menentukan jumlah PPh 21 yang harus dipotong.
Ada tiga kategori Average Effective Rate (TER) yang berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karyawan.
TER A | TER B | TER C |
|---|---|---|
Non Taxable Income TK/0 IDR 54,000,000 | Non Taxable Income TK/2 IDR 63,000,000 | Non Taxable Income K/3 IDR 72,000,000 |
Non Taxable Income TK/1 IDR 58,500,000 | Non Taxable Income TK/3 IDR 67,500,000 | |
Non Taxable Income K/0 IDR 58,500,000 | Non Taxable Income K/1 IDR 63,000,000 | |
Non Taxable Income K/2 IDR 67,500,000 |
Sumber: PP Nomor 58 Tahun 2023 - Tarif Efektif PPh 21 [document attached]
Cara menghitung Pajak menggunakan skema TER
Contoh Perhitungan 1
Ardianti adalah karyawan tetap di PT Nusa Indah Indonesia. Ia menerima gaji bulanan sebesar Rp 11.000.000 dan berkontribusi pada hal-hal berikut:
- BPJSTK Jaminan Keselamatan Kerja
- BPJSTK Jaminan Kematian
- BPJSTK Jaminan Hari Tua
- BPJSTK Jaminan Pensiun
- BPJS Kesehatan
Ardianti masih lajang dan tidak memiliki tanggungan (PTKP TK/0).
Jenis Gaji: Bruto (Karyawan membayar pajaknya sendiri)
Rincian Penghasilan
Gaji Pokok:
IDR 11.000.000
Kontribusi Perusahaan:
BPJSTK Jaminan Keselamatan Kerja (JKK):
Persentase JKK Perusahaan adalah 0,54%
(0,54% x IDR 11.000.000) = IDR 59.400BPJSTK Jaminan Kematian (JKM):
(0,3% x IDR 11.000.000) = IDR 33.000ER BPJS Kesehatan (Health Insurance):
(4% x IDR 11.000.000) = IDR 440.000
Total Penghasilan Bruto Bulanan:
IDR11,000,000 + IDR 59,400 + IDR 33,000 + IDR 440,000 = IDR 11,532,400
Perhitungan PPh 21
Perhitungan Januari hingga November
Berdasarkan status PTKP TK/0 Ardianti dan penghasilan bruto bulanan sebesar IDR 11.532.400,
TER (Tarif Efektif Pajak) Ardianti untuk periode pajak Januari 2024 hingga November 2024 masuk dalam Kategori A dengan tarif pajak sebesar 3,5%.
PPh 21 per Bulan (Jan-Nov):
Penghasilan Bruto Bulanan × Tarif Pajak Efektif
IDR 11.532.400 × 3,5% = IDR 403.634 (Jan-Nov)
Perhitungan Desember
| Taxable Gross Income | Amount |
| Salary: 11.000.000 x 12 | 132000000 |
| Employer Jaminan Keselamatan Kerja: 59,400 x 12 | 712,800 |
| Employer Jaminan Kematian: 33,000 x12 | 396,000 |
| Employer BPJS Kesehatan: 440,000 x 12 | 5280000 |
| Total Income | 138388800 [A] |
| Deduction | |
| Positional Cost: max 500.000 x 12 [A] | 6000000 |
| Employee Jaminan Pensiun: 100,423 x 12 | 1205076 |
| Employee Jaminan Hari Tua: (2% x 11,000,000) x 12 | 2640000 |
| Total Deduction | 9845076 [B] |
| Annual Net Income = [A] - [B] | 128543724 [C] |
| PTKP (Non Taxable Income) TER A TK/0 | 54000000 [D] |
| Annual Taxable Income = [C] - [D] | 74543724 --> ROUNDDOWN ~74,543,000 |
Annual PPh21 = Tarif Pasal 17 ayat ( 1) huruf a UU PPh x Annual Taxable Income 74,543,000 | Tax Slab 60,000,000 x 5% =3000000 14,543,000 x 15%=2181450 = 5181450 |
| December Tax = Annual Tax - Tax which deduct from Jan until Nov = 5181450 - (403634 x 11) = 5181450 - 4439974 | 741476 |
Apa itu Kontribusi PPh 21 dan Kontribusi PPh 21 Tidak Teratur?
Kontribusi PPh 21 adalah pajak untuk Penghasilan Reguler (misalnya Gaji, Tunjangan).
Kontribusi PPh 21 Tidak Teratur adalah pajak untuk Penghasilan Tidak Teratur (misalnya Bonus, Komisi).
Karena kita menggunakan skema TER, berikut cara menghitung pajak:
PPh 21 Tidak Teratur = PPh 21 Total - PPh 21 Reguler
PPh 21 Total = Penghasilan Bruto Bulanan × Tarif Pajak Efektif
PPh 21 Reguler = Penghasilan Bruto Reguler × Tarif Pajak Efektif
Contoh Perhitungan 2: Dengan Penghasilan Tidak Teratur (NPWP Aktif)
Nama Karyawan: Adam TK/0 (Lajang dengan 0 tanggungan)
Gaji: IDR 5.067.381
Lembur (Tidak Teratur) = IDR 1.991.803
BPJS Kesehatan Perusahaan = 4% x 5.067.381 = IDR 202.695
Total Penghasilan Bruto Bulanan:
IDR 5.067.381 + IDR 1.991.803 + IDR 202.695 = IDR 7.261.879
Cara menghitung pajak?
PPh 21 Total = 7.261.879 × 1,25% = IDR 90.773
PPh 21 Reguler = 0 (Karena di bawah IDR 5.400.000, lihat gambar di bawah)
PPh 21 Irregular = PPH 21 Total - PPH 21 Regular
= 90,773 - 0
= IDR 90,773
Contoh Perhitungan 3: Dengan Penghasilan Tidak Teratur (NPWP Tidak Aktif/Tidak Memiliki NPWP)
Nama Karyawan: Niranand - TK/0 (Lajang dengan 0 tanggungan)
Gaji: IDR 11.400.000
Tunjangan Ponsel (Penghasilan Reguler): IDR 100.000
THR (Penghasilan Tidak Teratur): IDR 11.400.000
Total Penghasilan Bruto Bulanan: IDR 22.900.000
Cara Menghitung PPh 21?
PPh 21 Tidak Teratur = PPh 21 Total - PPh 21 Reguler
PPh 21 Total = 22.900.000 x 9% x 120% (karena Niranand tidak memiliki NPWP) = IDR 2.473.200
PPh 21 Reguler = (11.400.000 + 100.000) x 3,5% x 120% (karena Niranand tidak memiliki NPWP) = IDR 483.000
PPh 21 Tidak Teratur = 2.473.200 - 483.000 = 1.990.200
Apakah artikel ini membantu?
Bagus!
Terima kasih atas umpan balik Anda
Maaf! Kami tidak dapat membantu
Terima kasih atas umpan balik Anda
Umpan balik terkirim
Kami menghargai upaya Anda dan akan mencoba memperbaiki artikel tersebut